Warung Bebas
Tampilkan postingan dengan label Sistem Politik Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sistem Politik Indonesia. Tampilkan semua postingan

Kamis, 02 Mei 2013

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepartaian di Indonesia

Klasifikasi Sistem Kepartaian

Menurut Prof. Miriam Budiharjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang ditulis beliau, Klasifikasi Sistem Kepartaian dapat digolongkan menjadi:
  1. Sistem Partai Tunggal
  2. Sistem Dwi Partai
  3. SIstem Multi Partai
Klasifikasi sistem kepartaian juga dapat digolongkan menurut komposisi dan fungsi keanggotaannya menjadi partai massa dan partai kader. Apabila dilihat dari sifat dan orientasi, maka parpol dapat digolongkan menjadi partai ideologi dan partai azas. 

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Kepartaian

Perbandingan kelebihan dan kekurangan sistem kepartaian akan dilihat dariklasifikasi Prof. Miriam Budiharjo, karena klasifikasi menurut Beliau adalah klasifikasi sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia.

1. Sistem Partai Tunggal
 Dalam sistem partai tunggal hanya ada satu partai yang berdiri di negara tersebut, atau hanya ada satu partai yang memiliki dominasi kuat diantara partai lainnya. Sistem partai tunggal diterapkan di beberapa negara Eropa Timur, Afrika, dan Cina. Sebuah negara yang menerapkan sistem partai tunggal membuat partai non dominan tidak berhak berkompetisi dengan partai dominan. Tidak ada partai lain selain sebuah partai dominan yang berhak menjadi pemimpin, atau diberikan toleransi bahkan jika berdiri partai oposisi maka partai tersebut bisa dianggap sebagai penghianat negara.
Kelemahan SIstem Partai Tunggal
  1. Tidak ada jaminan perlindungan HAM karena seluruh kekuasaan negara(legislatif, eksekutif, dan yufikatif) berada pada satu pelaksana kekuasaan yang ditaktor sehingga sangat mungkin pengusasa bertindak sewanang-wenang.
  2. Tidak ada jaminan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
  3. Tidak ada kontrol sosial
  4. Tidak mengenal politik demokrasi
  5. Tidak ada konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara dan HAM
  6. Tidak ada kebebasan pers
  7. Tidak ada pengakuan hak kebebasan berpendapat
2. Sistem Dwi Partai
Dalam sistem partai ini ada dua partai yang berdiri di sebuah negara, atau hanya ada dua partai dominan dari beberapa partai di negara tersebut. Partai yang pertama adalah partai berkuasa yang memenagkan pemilu dan partai kedua adalah partai oposisi yang kalah dalam pemilu. Ada beberapa syarat agar sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik yakni: homogen, konsensus dalam masyarakat tentang azas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Negara yang menerapkan sistem dwi partai antara lain Inggris (Partai Buruh dan PArtai Konservatif), USA(Partai Republik dan Partai Demokrat), Jepan, dan Canada.
Kelemahan Sistem Dwi Partai adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan parta-partai kecil dengan adanya sistem pemilihan distrik
Kelebihan Sistem Dwi Partai diantaranya:
  1. Suara yang dihasilkan dama sistem distrik selalu mayoritas
  2. Pemerintahan lebih stabil dan dapat berjalan sesuai masa jabatan
  3. Pergantian pemerintah lebih normal dalam sistem pemilihan distrik
  4. Program kebijakan pemerintah terlaksana dengan baik
  5. Konstusi negara mengikat sistem dwi partai
3. Sistem Multi Partai
Sistem Multi Partai merupakan sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia. Terdapat lebih dari dua partai yang berdiri dan dapat berkompetisi dengan sehat.
Kelemahan Sistem Multi Partai antara lain:
  1. Pemerintah tidak memiliki kestabilan karena banyknya partai membuat tidak adanya sebuah partai yang mampu mendukung pemerintahan dan harus melalui koalisi.
  2. Pemerintah terkadang ragu dan banyak program yang kurang efektif
  3. Sistem multi partai cenderung lamban dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
  4. Menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara
  5. Belum pernah membentuk negara yang besar dan kuat
Kelebihan Sistem Multi Partai antar lain:
  1.  Ada kebebasan untuk mendirikan partai hingga menjadi pemimpin parpol
  2. Parpol melakukan kontrol sosial lebih banyak
  3. Masyarakat diberi banyak pilihan partai yang sesuai dengan visi politik mereka
 
Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan sistem kepartaian di Indonesia dan di dunia

Minggu, 28 April 2013

Sistem Politik Indonesia | Sejarah

Sistem Politik Indonesia mengalami dinamika dari dulu hingga sekarang. Untuk melihat sejarah panjang sistem politik di Indonesia perlu dilakukan analisis proses politik di Indonesia. Walaupun dapat dilakukan dengan analisis satu segi pandangan namun analisis sistem tidak boleh melihat secara sekilas terhadap proyeksi sejarah. Pendekatan integratif berupa pendekatan sistem, pelaku-sasaran dan pengambilan keputusan diperlukan dalam analisis sistem. Proses politik juga harus memiliki kapabilitas sistem. Apakah kapabilitas sistem? untuk mengetahui kapabilitas sistem silakan klik link kapabilitas sistem ini.

Proses Politik di Indonesia

Periodisasi proses politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut; Masa Prakolonialisasi, Masa Kolonial, Masa Demokrasi Liberal, Masa Demokrasi Terpimpin, Masa Demokrasi Pancasila, dan Masa Reformasi

Periode tersebut kemudian dianalisis berdasarkan beberapa aspek penting sebagai berikut: Penyaluran Tuntutan, Pemeliharaan nilai, Kapailitas, Integrasi Vertikal dan Horizontal, Gaya Politik, Kepemimpinan, Partisipasi massa, Keterlibatan Militer, Aparat Negara, dan Stabilitas

1. Masa Kerajaan (Prakolinial)
Pada masa prakolonial penyaluran tuntutan relatif rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas SDA memenuhi, Integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan sesuai betuk negaranya. Karena bentuk negara adalah kerajaan maka kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat karena pda masa itu adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas, ada saatnya stabil(saat tidak ada perang) dan tidak stabil(saat berperang). Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan.

2.Masa Kolinial(Penjajahan)

Pada masa kolonial penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai tidak berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun diambil oleh penjajah, Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis, sedangkan integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya politik devide at impera atau memecah belah. Kepemimpinan pada saat itu, elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hapir tidak ada disebabkan rasa takut.  Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas, mudah sekali dikacaukan. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah.

3. Masa Demokrasi Liberal


Pada masa demokrasi liberal penyaluran tuntutan tinggi namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi. Kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda 1928 (sumpah pemuda).  Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai.

4. Masa Demokrasi terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin penyaluran tuntutan tidak tersalurkan. Pemeliharaan nilai rendah. Kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda 1928 (sumpah pemuda).  Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai.

5. Masa Demokrasi Pancasila

Pada masa demokrasi pancasila penyaluran tuntutan awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM namun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, Integrasi vertikal atas bawah, sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya politik intelek-pragmatik-dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan ABRI.  Sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan dwifungsi ABRI. Stabilitas stabil. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah(golkar).

6. Masa Reformasi
Pada masa reformasi penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi. Kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah, Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya politik pragmatis. Kepemimpinan sipil-purnawirawan-politisi.  Sedangkan untuk keterlibatan militer dibatasi dan justru partisipasi massa tinggi. Stabilitas instabil. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah.

Begitulah sejarah sistem pemerintahan indonesia dari analisis terhadap beberapa aspek.

Lanjt baca > Sistem Politik Indonesia saat ini

Sistem Politik Indonesia

Pengertian Sistem Politik Indonesia

Sistem adalah suatu keutuhan, keseluruhan, kebulatan suatu bagian menjadi himpunan yang komplek dan terorganisir. Sebuah sistem bekerja secara bersama dan menyeluruh agar dapat berfungsi optimal. Jika salah satu bagian tidak bisa bekerja sama maka keseluruhan sistem akan terganggu. Politik merupakan interaksi pemerintah dengan takyat dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk kepentingan seluruh rakyatnya.

Dari pengertian sistem dan politik tersebut maka, Sistem Politik Indonesia adalah keseluruhan kegiatan(termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll) yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan  demi kepentingan umum dan kemaslahatan rakyat.

Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan Sistem Politik di Indonesia membutuhkan suprastruktur dan infrastruktur yang baik.  Mereka adalah lembaga negara(Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD< MA, MK, KY dan lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan hati rakyat.

Sistm Politik Demokrasi Pancasila

Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mengambil nilai-nilai luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas berpedoman pada pancasila dan dilaksanakan dengan demokratis. Prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila:
1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum
2. Pemerintah berdasarkan konstitusi
3. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
4. pemerintahan yang bertanggung jawab
5. Pemilu langsung dan multipartai
Baca juga Sejarah Sistem Politik di Indonesia dan Sistem Kepartaian di Indonesia serta Sistem Pemilu di Indonesia

Selasa, 23 April 2013

Profil Lengkap Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Pemilihan Umum Indonesia 2014 diikuti oleh 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Pemilu merupakan pesta demokrasi Indonesia yang digelar dalam periode lima tahun sekali. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.


Berikut profil partai politik yang telah lolos verifikasi berdasarkan nomor urut.


1. PARTAI NASDEM











Ketua                             : Surya Paloh
Sekjen                            : Patrice Rio Capella
Bendahara                     : Frankie Turtan
Alamat Kantor DPP        : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350
Telp                                : 021‐ 3929801            
Fax                                 : 021‐ 31927288

2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA











Ketua                             :    Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Sc
Sekjen                            :   H. Imam Nahrowi 
Bendahara                     :  H. Bachrudin Nasori
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat 10350
Telp                                : 021‐ 3929801            
Fax                                 : 021‐ 31927288

3. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)                                          











Ketua                             :  Muhammad Anis Matta
Sekjen                            :  Muhamad Taufik Ridlo
Bendahara                      : Mahfudz Abdurrahman
Alamat Kantor DPP         :  Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520
Telp                                :  021- 78842116         
Fax                                 :  021- 78846456
E-mail                             : setjen.dpp@pks.or.id

4. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)











Ketua                            : Megawati Soekarnoputri
Sekjen                           : Tjahjo Kumolo
Bendahara                    : Olly Dondokambey
Alamat Kantor DPP       : Jl. Lenteng Agung No. 99 Jakarta Selatan 12610
Telp                              : 021- 7806028/021- 7806032     
Fax                               : 021- 7814472


5. PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)












Ketua                             : H. Aburizal Bakrie
Sekjen                            : Idrus Marham
Bendahara                     : Drs. Setya Novanto
Alamat Kantor DPP        : Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480
Telp                                : 021- 5302222
Fax                                 : 021- 5303380
Website                          : www.partai-golkar.or.id

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)











Ketua                                  : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc.
Sekjen                                : H. Ahmad Muzani, S. Sos
Bendahara                         : Thomas A. Muliatna Djiwandono, MA
Alamat Kantor DPP          : Jalan Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Telp                                  : 021- 7892377 atau 021- 7801396  
Fax                                   : 021- 7819712

 7. PARTAI DEMOKRAT







Ketua                               : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen                              : Edhie Baskoro Yudhoyono, M. Sc
Bendahara                       : Handoyo Mulyadi
Alamat Kantor DPP          : Jl. Kramat Raya No. 146, Jakarta Pusat, Jakarta 10450
Telp                                  : 021- 31907999      
Fax                                   : 021- 31908999

8. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)











Ketua                             : M. Hatta Rajasa
Sekjen                            : Taufik Kurniawan
Bendahara                     : Jon Erizal
Alamat Kantor DPP         : Jl. Warung Buncit Raya No. 17    Jakarta Selatan
Telp                                 : 021- 7975588        
Fax                                  : 021- 7975632

9. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)











Ketua                                : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.
Sekjen                               : Ir. H. M. Romahurmuziy, MT
Bendahara                        : Drs. H. Mahmud Yunus
Alamat Kantor DPP           : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta 10310
Telp                                   : 021- 31926164 atau 021- 31936338      
Fax                                    : 021- 3142558

10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)







Ketua                           : H. Wiranto
Sekjen                          : Dossy Iskandar Prasetyo
Bendahara                  : Bambang Sudjagad
Alamat Kantor DPP       : Jalan Imam Bonjol No. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 100330
Telp                               : 021- 3100169          
Fax                                : 021- 3100174

11. PARTAI DAMAI ACEH (PDA)










Ketua                             :    Tgk.Muhibbussabri.A.Wahab
Sekjen                            :    Khaidir Rizal Jamal, S.Pd.
Bendahara                       :    M.Tahir.S.Sos
Alamat Kantor DPP       :    Jln.Tgk. Imum Lhueng Bata No.36
                                               Banda Aceh

12. PARTAI NASIONAL ACEH (PNA)








Ketua                             :    Irwansyah (Tgk Muchsalmina)
Sekjen                            :    Muharram Idris
Bendahara                       :    Lukman Age
Alamat Kantor DPP       :    Jl. T. Iskandar No. 174    Lam Glumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh
Telp : (0651) 28282

13. PARTAI ACEH (PA)


 






Ketua                             :    Muzakir Manaf  
Sekjen                            :           Mukhlis Basyah
Bendahara                      :    Hasanuddin Sabon
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Soekarno Hatta Nomor 5,6,7 Simpang Dodik Emperum Jaya Baru, Banda Aceh
Telp                                : 0651 - 40750
Email                               : dpa_partaiaceh@yahoo.com
Website                           : www.partaiaceh.com

14. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)











Ketua                          :     Dr. H. MS. Kaban, SE, M.Si
Sekjen                         :     B.M. Wibowo, SE, MM
Bendahara                   :     Sarinandhe Djibran, SH
Alamat Kantor DPP    :     Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan
Telp             :     021- 79180734    Fax        :           021- 79180765

 15. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)











Ketua                             :    Letjen TNI (Purn) Dr. (Hc) H. Sutiyoso, SH y
Sekjen                            :    Drs. H. Lukman F. Mokoginta, M.Si
Bendahara                      :    Linda Setiawati
Alamat Kantor DPP        :    Jl. Pangeran Antasari Nomor 68, Cipete Utara, Jakarta 12150
Telp             :     021- 7246174      
Fax        :           021- 7253952
Email            :     jkarta2002@yahoo.com
Website        :     www.pkp-garuda.or.id

Baca juga tentang Sistem Pemilu di Indonesia

Pengertian Elit Politik | Sistem Politik Indonesia

Politik merupakan seni proses membentuk dan membagi-bagi kekuasaan melalui pengambilan keputusan. Politik berkaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan kebaikan bersama, masyarakat membutuhkan politik. Politik digunakan dalam penyelenggaraan masyarakat(negara) dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan tahta dan membuat kebijakan publik.

Masyarakat ada dua tipe yaitu masyarakat elit dan non elit. Masyarakat elit sendiri terdiri dari dari masyarakat elit politik dan elit penguasa.

Pengertian Elit Politik
Elit menurut Laswell meliputi seluruh pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit politik terdiri dari mereka yang mencapai kedudukan, kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Laswell mendefinisikan elit tanpa memilahnya sebagai elit politik dan elit penguasa.

Elit Politik menurut Teoritikus Politik adalah orang-orang yang memiliki jabatan dalam sistem politik. Pengertian Jabatan Politik.

Mills memandang elit sebagai orang yang menduduki posisi komando sehingga dapat mengambil keputusan yang berakibat kepada seluruh masyarakat.

Mosca memandang masyarakat menjadi dua kelas. Kelas elit adalah kelompok kecil penguasa yang mampu memonopoli kekuasaan dan menjalankan sistem politik. Kelas ini memiliki kewenangan besar dalam sistem politik.

Secara umum dan elit politik adalah orang tertentu yang berkuasa dan mengemban tugas dengan kedudukan tinggi dalam masyarakat.
 

ZOOM UNIK::UNIK DAN UNIK Copyright © 2012 Fast Loading -- Powered by Blogger