Harapan Filipina dalam pertemuan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN, di Phnom Penh, Kamboja, Juli 2012, agar disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China, kandas. Kandasnya kesepakatan tersebut diakibatkan di antara anggota ASEAN sendiri, khususnya Kamboja dan Filipina, yang tak menemukan titik temu.
Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, dalam kesempatan itu menuturkan bahwa pertemuan ini bukan untuk membahas sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Bahkan lebih tegas, Hor mengatakan masalah sengketa di Laut China Selatan tidak perlu dibahas.
Filipina ngotot agar masalah di Laut China Selatan bisa diselesaikan oleh negara ASEAN karena negara itu butuh dukungan. Bila Filipina menghadapi China secara sendiri, secara militer dan hukum internasional, akan kewalahan. Untuk itu Filipina tak lelah-lelahnya membawa masalah ini ke dunia internasional.
Pengklaiman secara sepihak wilayah Laut China Selatan oleh China membuat ketegangan tidak hanya antara China dan Filipina namun juga dengan Vietnam, Brunai, Malaysia, dan Taiwan. Diantara negara itu Filipina dan Vietnam-lah yang paling seru memperebutkan wilayah Laut China Selatan. Negara-negara itu memperebutkan wilayah itu pasti dilandasi alasan bahwa ada sumber minyak yang menggiurkan.
Ketegangan antara Filipina dan Vietnam dengan China sudah pada tingkatan aksi militer. Dalam kondisi yang merasa lemah, membuat Filipina meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Undangan Filipina kepada Amerika Serikat untuk masuk dalam konflik militer ini tentu disambut dengan senang hati oleh Amerika Serikat. Undangan Filipina ini dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk menghantam China sekaligus menacapkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur dan Asia Tenggara.
Untuk menghadapi China, Filipina tidak hanya menggandeng Amerika Serikat, namun Filipina juga memaki-maki Kamboja sebagai antek China di Asia Tenggara. Filipina menuduh Kamboja yang menolak disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan karena adanya tekanan China.
Mengapa pertemuan itu gagal membahas masalah di Laut China Selatan meski urusan itu melibatkan banyak negara ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Brunai, dan Malaysia? Alasannya adalah. Pertama, ketergantungan negara-negara ASEAN akan bantuan China. Sebagaimana kita ketahui China telah banyak memberi bantuan dan investasinya di negara-negara ASEAN, terutama di Myanmar, Kamboja, dan Indonesia. Bantuan yang diberikan ini tentu menjadi beban bagi banyak negara ASEAN bila hendak menentang China. Misalnya saja, ketika pemerintahan Junta Militer Myanmar diembargo ekonomi oleh PBB dan Uni Eropa, namun nafas ekonomi Myanmar masih menghembus karena adanya bantuan ekonomi dan perdagangan dengan China.
Dukungan kepada Myanmar tidak hanya masalah ekonomi dan perdagangan, namun juga penentangan-penentangan China kepada PBB dan Uni Eropa atas sanksi-sanksi yang hendak ditimpakan kepada Myanmar. Hal yang demikian membuat Myanmar tidak bersuara banyak dalam masalah Laut China Selatan.
Pun demikian dengan Indonesia, kita lihat banyak sekali bantuan ekonomi, pendidikan, teknis infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya yang diberikan China. Bantuan ini membuat kenyang Indonesia, sehingga kalau kenyang otomatis tidak membuat Indonesia kritis kepada China.
Kedua, bila konflik militer terjadi antara ASEAN dan China, pasti ASEAN tidak berdaya menghadapi gempuran militer China. Mengapa demikian? Sebab China tidak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Selama ini China mampu memproduksi alutsistanya sendiri dengan canggih, modern, dan tangguh. Sebagai negara besar, penguasaan teknologi China sangat maju, buktinya China sudah mampu mengirim taikonot (astronot) ke luar anagkasa.
Sementara negara-negara ASEAN sendiri saat ini banyak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Kita tahu bagaimana alutsista Indonesia? Tidak perlu dikupas di sini, sebab para pembaca sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN selalu mengatakan, “Dalam masalah Laut China Selatan harus dihindarkan penyelesaian secara militer.” Hal demikian sebenarnya menunjukan lemahnya kekuatan militer yang dimiliki Indonesia.
Ketiga, komunitas ASEAN berbeda dengan komunitas Uni Eropa dan Liga Arab. Uni Eropa adalah kumpulan negara-negara di mana penduduknya mayoritas beragama Kristen dan Katolik sehingga bila negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa namun mayoritas penduduknya bukan Kristen atau Katolik maka keinginan negara itu akan dipersulit. Lihat saja bagaimana susahnya Turki masuk ke Uni Eropa.
Demikian pula Liga Arab, organisasi ini adalah kumpulan negara yang seluruh penduduknya berbahasa Arab, beretnis Arab, dan beragama Islam. Dari dasar-dasar itulah maka mereka sangat solidaritas ke Palestina, di mana orang Palestina adalah etnis Arab, berbahasa Arab, dan mayoritas beragama Islam. Solidaritas inilah membuat Liga Arab menjadikan Israel sebagai musuh bersama.
Sementara itu ASEAN adalah lain. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini multietnik, bahasa, dan ras. Tidak adanya homogenitas inilah yang tidak bisa menjadikan ASEAN sebagai komunitas yang senasib dan seperjuangan. Sehingga China oleh ASEAN tidak seperti Uni Eropa memandang Turki atau Liga Arab memandang Israel.
Ketiga hal di ataslah yang membuat ASEAN serba bingung menghadapi China. Bila tidak dilawan, China akan semakin sewenang-wenang dan agresif di kawasan Laut China Selatan, namun bila dilawan, kekuatan apa yang dimiliki negara-negara ASEAN.
Dengan demikian, konflik di Laut China Selatan ini akan berlangsung lama dan terus memanas. Jalan pendek yang ditempuh Filipina adalah mengundang Amerika Serikat untuk berpartisipasi secara aktif untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Karena ASEAN tidak mampu menyelesaikan masalah di Laut China Selatan maka ASEAN tidak bisa melarang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Padahal negara ASEAN menyepakati bahwa kawasan Asia Tenggara adalah zona damai.
Ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan masalah kawasan akan membuat organisasi ini tidak bermanfaat bagi anggotanya. Dan dalam masalah ini menunjukan bahwa organisasi ASEAN secara ekonomi rapuh dan secara militer lemah. Akhirnya kawasan Asia Tenggara akan selalu menjadi wilayah konflik, baik ekonomi dan militer, yang melibatkan dan menguntungkan pihak-pihak lain.
Ardi Winangun
Pengamat Hubungan Internasional
0
komentar
