BOGORnews ::: Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia (BPOM RI) menemukan sekitar 35 persen jajanan anak sekolah di Indonesia tidak sehat. Penelitian tersebut dilakukan BPOM dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Kepala BPOM RI, Kustantinah menyatakan, pembuatan makanan dalam keadaan tidak higienis dan pedagang tidak sehat menjadi salah satu penyebabnya.
“Selain itu, peneliti juga menemukan pemakaian bahan-bahan berbahaya di dalam makanan tersebut, seperti pengawet dan zat pewarna tekstil. Kedua bahan ini sangat tidak layak dikonsumsi karena berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak,” katanya seperti diberitakan Bandung Ekspres (Grup JPNN).
Dia menyebut, BPOM dan pemerintah daerah melakukan advokasi kepada para pelaku industri makanan rumahan. Pasalnya industri yang seperti inilah yang disebut sebagai pemasok jajanan anak. Advokasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pembinaan kepada pelaku industri dalam mengelola makanan.
"Kami beri pembinaan bagaimana caranya membuat makanan yang baik seperti menjaga kebersihan bahan makanan dan si pembuat makanan itu sendiri serta peralatan yang dipakai untuk membuatnya," katanya.
Selain itu, kata dia, BPOM juga melakukan upaya lain untuk memperbaiki kualitas jajanan anak sekolah seperti survei, pengawasan dan penelitian jajanan anak. BPOM juga memberikan pemberdayaan kepada komunitas sekolah, perkumpulan orangtua murid, dan guru. Saat ini pihaknya memfokuskan pemberdayaan tersebut di lebih dari 120 sekolah dasar di Indonesia terlebih dahulu.
"Kami memilih SD karena anak-anak itu belum bisa memilih mana makanan yang sehat mana yang tidak," kata dia.
Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan pembinaan pada para pedagang terkait dengan kebersihan makanan. Tim khusus diturunkan untuk mengambil contoh-contoh makanan di kantin sekolah untuk diteliti.
"Memang ditemukan ada makanan yang tidak sehat. Tapi, belum diketahui berapa persennya,” kata Kepala Dinkes Jabar, Alma Lucyati.
Menurutnya, tim khusus juga bertugas untuk memberikan pembinaan kepada para pedagang yang menjual makanan rumahan. “Masalahnya, setiap hari jumlah pedagang makanan semakin bertambah sehingga pemerintah provinsi pun sulit melakukan sosialisasi untuk pembinaan ini,” keluh Alma. *(JPNN)
Kepala BPOM RI, Kustantinah menyatakan, pembuatan makanan dalam keadaan tidak higienis dan pedagang tidak sehat menjadi salah satu penyebabnya.
“Selain itu, peneliti juga menemukan pemakaian bahan-bahan berbahaya di dalam makanan tersebut, seperti pengawet dan zat pewarna tekstil. Kedua bahan ini sangat tidak layak dikonsumsi karena berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak,” katanya seperti diberitakan Bandung Ekspres (Grup JPNN).
Dia menyebut, BPOM dan pemerintah daerah melakukan advokasi kepada para pelaku industri makanan rumahan. Pasalnya industri yang seperti inilah yang disebut sebagai pemasok jajanan anak. Advokasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pembinaan kepada pelaku industri dalam mengelola makanan.
"Kami beri pembinaan bagaimana caranya membuat makanan yang baik seperti menjaga kebersihan bahan makanan dan si pembuat makanan itu sendiri serta peralatan yang dipakai untuk membuatnya," katanya.
Selain itu, kata dia, BPOM juga melakukan upaya lain untuk memperbaiki kualitas jajanan anak sekolah seperti survei, pengawasan dan penelitian jajanan anak. BPOM juga memberikan pemberdayaan kepada komunitas sekolah, perkumpulan orangtua murid, dan guru. Saat ini pihaknya memfokuskan pemberdayaan tersebut di lebih dari 120 sekolah dasar di Indonesia terlebih dahulu.
"Kami memilih SD karena anak-anak itu belum bisa memilih mana makanan yang sehat mana yang tidak," kata dia.
Sementara, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan pembinaan pada para pedagang terkait dengan kebersihan makanan. Tim khusus diturunkan untuk mengambil contoh-contoh makanan di kantin sekolah untuk diteliti.
"Memang ditemukan ada makanan yang tidak sehat. Tapi, belum diketahui berapa persennya,” kata Kepala Dinkes Jabar, Alma Lucyati.
Menurutnya, tim khusus juga bertugas untuk memberikan pembinaan kepada para pedagang yang menjual makanan rumahan. “Masalahnya, setiap hari jumlah pedagang makanan semakin bertambah sehingga pemerintah provinsi pun sulit melakukan sosialisasi untuk pembinaan ini,” keluh Alma. *(JPNN)
